MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terus mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar terhindar dari korupsi dalam melaksanakan program pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan 41, Sumut, Rabu (31/7/2024). "Untuk KPK RI, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau, agar kami berjalan tidak keluar rel," kata Fatoni.
Menurut Fatoni, agar korupsi tidak terjadi maka diperlukan penguatan pencegahan. Untuk itu, dirinya berharap KPK terus membantu Permprov Sumut untuk melakukan supervisi. Dengan pengawasan KPK, tentunya tata kelola pemerintahaan akan terus berada di jalur yang tepat.
"Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah tahu tapi lambat atau juga sudah tahu tapi ada keterbatasan," ucap Fatoni.
Fatoni juga menyampaikan Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang selama ini telah dijaga dengan baik. Hal ini dilakukan agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik.
"Upaya pencegahan terus kita lakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini tercapai," ujar Fatoni.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus menjelaskan program Tim Korsup di Sumut. Nantinya Tim Korsup KPK RI akan mengadakan koordinasi pemberantasan korupsi.
Terdapat sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, di antaranya perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring center for prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan lainnya.
"Kegiatan kami juga dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut," kata Edi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Asisten Administrasi Umum Lies Handayani Siregar, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Achmad Fadly dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ismael Sinaga.**