Madina | Sumut24.coDi tengah maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina),Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Madina yang dipimipin Bupati Madina, H.M Ja'far Sukhairi Nasution, mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi penindakan terhadap pelaku PETI yang beroperasi di Kecamatan Kotanopan.Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Alamulhaq Daulay, SH, menegaskan komitmen Forkopimda untuk turun langsung melakukan penindakan, namun hal ini justru menjadi sorotan karena dianggap terkesan lambat mengingat alasan mereka masih menunggu daftar personil dari masing-masing instansi untuk disahkan oleh Bupati sebagai Tim Penindakan PETI di Kecamatan Kotanopan.Sedangkan pelaksanaan penindakan sesuai hasil dalam Rakor, direncanakan akan dilakukan penindakan pada Rabu dan Kamis 24-25 April 2024."Kita akan turun nanti, seluruh Forkopimda (langsung penindakan)," ujar Sekda Madina.Sedangkan saat ditanya wartawan apakah ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Madina hari ini sampai kamis depan, Sekda mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin tambang ilegal akan ditindak."Itu tidak bisa kita jamin," ungkap Alamulhaq Daulay.Namun, ada kekhawatiran dari masyarakat terkait keterlambatan penindakan. Menurut salah satu pengamat Tan Ghozali selaku Presiden Ikatan Pemuda Mandailing (IPM) yang getol menyoroti penambangan ilegal apalagi merusak kampung halaman kota yang sangat bersejarah mengatakan keterlambatan penindakan bisa menjadi celah bagi mafia PETI untuk menghindari penangkapan dengan menyembunyikan alat berat seperti ekskavator."Dari keterangan hari kamis penindakan, berarti sampe hari rabu mereka masih bisa beraktivitas, sebelum penindakan pasti mereka ada yang sembunyi dan lari dari lokasi, hal sama juga beberapa bulan yang lewat karena tidak adanya tersangka dilakukan muspida, mereka ulangi lagi beroperasi dan itu aja kerjaan kedepan habis penindakanberoperasilagi," Ujar Tan Ghozali.Lanjutnya, masyarakat menginginkan ketegasan dan penindakan yang cepat dan tepat dari pemkab,mengingat masyarakat sudah "BOSAN" apa yang dirumuskan oleh pemkab Madina bahkan publik pun sudah tau yang diduga Pemkab t'lah ikut juga menerima hasil dari PETI tersebut dengan Fee 10%", Berkaitan dengan hal ini, Tan Ghozali mengharapkan khusus dari kepolisian segera menetapkan tersangka. Ia menekankan pentingnya menindak nama-nama toke yang sudah dikantongi oleh Kapolres Madina untuk memastikan ada pertanggungjawaban dan efek jera bagi pelaku PETI di masa mendatang."Kepolisian harus menetapkan sekarang nama-nama toke jadi tersangka, karena nama-nama yang sudah sangat familiar tersebut sudah dikantongi kapolres madina seperti ungkapannya beberapa minggu yang lewat, tinggal umumkan jadikan tersangka biar ada pertanggung jawaban dan efek jera kedepan," harapnya.Meskipun Forkopimda Madina telah menunjukkan komitmen untuk menindak PETI, keterlambatan dalam pelaksanaan penindakan menjadi perhatian serius. Keterlambatan ini dapat memberi kesempatan bagi para pelaku PETI untuk menghindari tangkapan dan beroperasi kembali setelah penindakan. Oleh karena itu, kecepatan dan ketegasan dalam penindakan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penindakan PETI di Madina."Sebelum Razia Kamis, Kapolres wajib sudah Harus Umumkan TersangkaMafiaPara Mafia PETI tersebut" pungkasnya TanDisisi lain, Ketua IMA Madina M Suaib mengingatkan kembali apa yang dikatakan AKBP Arie Sofandi Paloh SH SIK yang tidak gentar menghadapi para Mafia PETI Kotanopan tersebutDari pantauan Bupati Madina Sukhairi Nasution Shock mendengar laporan dari Camat Kotanopan dimana ada sekitar 70 Excavator dikawasan PETI Kotanopan tersebut"Saya shock dan terkejut. Berdasarkan laporan dari Camat Kotanopan tadi, saat ini ada sekitar 70 excavator di kawasan PETI Kotanopan itu," ungkapnya.(red)