Medan I Sumut24.co
Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TTPS) Sumut berlangsung di Hotel Santika Medan, Rabu (20/12/2023). Tujuannya dalam rangka pencapaian target program percepatan penurunan stunting Sumut tahun 2024 sebesar 14 persen yang dihadiri antar lintas berbagai instansi/lembaga di Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP, MPH pada pertemuan berkala sangat diperlukan mengingat kebutuhan koordinasi dan kolaborasi yang dari bulan ke bulan harus semakin ditingkatkan dalam kaitannya dengan percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara menuju angka 14% di tahun 2024.
Di akhir tahun ini, katanya, capaian realisasi anggaran per mitra OPD-nya juga harus semakin ditingkatkan dari bulan ke bulan di Pemprovsu, maka perlu rapat rutin seperti ini dilaksanakan setiap bulannya agar dapat senantiasa terpetakan dengan dini dan cepat terkait capaian PPS terkini.
"Jelang akhir tahun ini masih tersisa hanya 10 hari lagi tahun anggaran 2023 ini, realisasi anggaran di BKKBN sendiri Sumut sendiri masih tergolong cukup minim dimana realisasi dak fisik per 20 Desember 2023 baru mencapai 87,31%. Realisasi dak non fisik baru terealisasi 79, 34 %. Dan realisasi anggaran bok-dana salur Puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal per 3 Desember 2023 dengan Pagu rp. 96,2 m, baru terealisasi sebesar 39,9%."
Demikian pula realisasi anggaran Bok-Dana Salur Puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal yang realisasinya berdasarkan aplikasi e-renggar kementerian kesehatan per tanggal 3 Desember 2023 dengan pagu rp. 96,2 m, baru terealisasi sebesar 39,9%.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumut ini, point penting dari realisasi angagaran tersebut, (1). Kesejahteraan rakyat secara umum di provinsi Sumut ini, yang apabila setiap tahun dengan realisasi rendah maka dampaknya adalah silpa tahun ini akan menjadi hitungan anggaran dak kab/kota di tahun depan; (2). Beberapa kab/kota dengan realisasi anggaran hingga saat ini masih di bawah 60%, akan ada undangan pertemuan via daring dalam waktu dekat ini dari Kepala BKKBN RI.
"Saya mohon kepada TTPS Sumut untuk terus dapat bergerak bersama dan terus melakukan Monev ke kabupaten kota dalam rangka melakukan Bimtek terpadu ke para OPD-KB dan atau TTPS di kab/kota, dalam kaitannya untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis dan menyusun rencana aksi konkrit bersama terkait untuk percepatan realaisasi anggaran tersebut dan merencanakan program kerja di tahun 2024," ujarnya.
Untuk itu, Kaper BKKBN Sumut menyampaikan perlunya TTPS Sumut meningkatkan: (1.)Rapat koordinasi rutin di level provinsi untuk menyusun rebcana kerja secara berkala; (2).Rapat koordinasi bersama tpps kab/kota, tpps kecamatan dan tpps tingkat desa/kelurahan baik secara langsung maupun secara daring; (3).Bersama-sama mengawal percepatan realisasi program kegiatan dan anggaran mulai di awal tahun; (4).Tpps bersama-sama melakukan monev terpadu untuk mendapatkan feedback dan mendengarkan kendala dan hambatan langsung dari kab/kota; (5.)Tpps provinsi melakukan audiensi secara rutin dan berkala kepada pj. Gubernur dan sekda; (6).Hasil SKI yang akan segera dirilis semoga dapat menjadi sebuah pembaharuan di sumut; (7).Harapannya laporan TTPS semester ii tahun 2023 dapat kita selesaikan tepat waktu; (8).Pembinaan desa lokus yang intents; (9.)Terus berkoordinasi dengan tim Bangda Kemendagri dalam pengisian web bangda oleh TTPS provinsi maupun kab/kota.
Pada bagian lain disampaikannya, sebanyak 1.182 orang PKB di Sumut yang tentunya ini dapat menjadi salah satu sumber daya untuk percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumut. Terdapat pula sebanyak 37 orang satuan tugas stunting yang tersebar di 33 kab/kota Sumut.
Kemudian ada sebanyak 10.313 tim pendamping keluarga yang terdiri dari 30.914 orang, yang tersebar di 6110 desa dan kelurahan yang ada di 455 kecamatan di provinsi sumatera utara, dimana hingga bulan oktober 2023, capaian pendampingan tpk adalah: Catin yang sudah didampingi berdasarkan yang terdaftar di elsimil adalah sebanyak 10.446 atau 84.69% dan catin yang belum didampingi adalah sebanyak 1.897 atau 15.38%;
Ibu hamil berisiko yang didampingi adalah sebanyak 20.624; Ibu pasca salin berisiko yang didampingi adalah sebanyak 22.785; Anak usia dua tahun berisiko yang didampingi adalah sebanyak 19.087; Data keluarga berisiko stunting di provinsi sumatera utara berdasarkan verval pk22 yaitu sebanyak 791.390 krs, dimana masih terdapat 139.734 keluarga dengan peringkat kesejahteraan (sangat miskin) dengan faktor risiko terlalu banyak anak yang dilahirkan (≥3 anak) sebanyak 778.862 KRS;
1.Jumlah keluarga anggota bkb di prov. Sumatera utara: 81.589;
2.Capaian dashat (dapur sehat atasi stunting) diSumut adalah 676 (81,35%) dari target sebanyak 831 dashat yang harus dibentuk di kampung KB di Sumut.
3.Mini lokakarya yang merupakan wadah pertemuan tpps kecamatan, desa dan kelurahan, per bulan Oktober 2023 telah terlaksana sebesar 50,3% dan atau baru terlaksana sebanyak 2.290 kali dari 4550 kali yang ditargetkan di tahun 2023 untuk 455 kecamatan yang ada di Sumut;
4.Aks (audit kasus stunting) sudah selesai pelaksanaan aks siklus i di 31 kab/kota, dan di 2 kab/kota masih dalam tahap pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan, sementara aks semester ii harus segera akan dilaksanakan.;
5.Kegiatan rembuk stunting di 33 kabupaten/kota di Sumut sudah terlaksana mulai bulan Maret-September 2023;
6.Jumlah penerima paket manfaat baas sudah sebanyak 4.544 paket penerima manfaat
7.Jumlah penerima bantuan ketapang (10 butir telur dan 1 ekor daging unggas) 139.464;
8.Ada sebanyak rp. 317.092.606.976 dana desa di tahun 2023 untuk mendanai pps di 5.418 desa di 445 kecamatan yang ada di Sumut yang diperuntukkan untuk sosialisasi stunting, pembelanjaan pmt, pembangunan jamban layak, penyediaan air bersih layak, rakordes, rembuk stunting dll.
Maka dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan kita dapat memetakan strategi, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar mitra strategis yang terus-menerus dan berkesinambungan serta tepat sasaran dalam rangka menekan angka tfr dan percepatan penurunan stunting di provinsi sumatera utara.
"Saya harap kepada TTPS di Sumut untuk dapat berkegiatan dan merencanakan langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian berbagai tugas dan mencanangkan berbagai inovasi serta dapat melakukan pembelajaran terhadap berbagai praktik baik di provinsi dan kabupaten kota lain untuk dapat terus bersinergi bersama," pungkas Munawar.(red)