Sosper

Modesta Marpaung SKM Gelar Sosper, Sebut Kegiatan Posyandu Lansia Harus Dimaksimalkan

Administrator - Senin, 10 Juni 2024 15:25 WIB
Istimewa
Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM
sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM (Golkar) minta Dinas Kesehatan melalui Puskesmas lebih gencar melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia. Sehingga pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia (Lansia) dapat lebih maksimal.

Harapan itu disampaikan Modesta Marpaung SKM saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke VI Tahun 2024 produk hukum Pemko Medan No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jl Gb Josua Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu, (9/6/2024) pagi.

Dikatakan Modesta, saat ini banyak warga Medan yang Lansia tidak sanggup lagi ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk itu, Posyandu Lansia di lingkungan supaya digalakkan. "Bila perlu petugas Puskesmas yang mendatangi rumah pasien lansia memberikan pelayanan kesehatan," imbuh Modesta.

Disampaikan Modesta, harus dapat dimaklumi, pasien tidak sanggup menjangkau Puskesmas karena usia uzur untuk pemeriksaan kesehatan. Terkadang pun keluarga pasien tidak ada yang sempat menemani. "Maka itu petugas Puskesmas harus jemput bola," kata Modesta.

Seiring dengan program tersebut, pihak Puskesmas supaya lebih massif sosialisasi kepada masyarakat dan harus melibatkan Kepling. Karena Kepling lah yang mengetahui kondisi warga nya yang Lansia.

"Kepling diharapkan dapat memfasilitasi warganya mendapat pelayanan kesehatan melalui program Posyandu Lansia," sebut Modesta Marpaung yang juga lolos kembali ke DPRD Medan untuk periode 2024-2029.

Selanjutnya Modesta Marpaung SKM menggelar Sosper yang sama di Jl Pahlawan Gg Lumumba, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (9/6/2024) sore.

Di dua tempat berbeda acara Sosper masing masing dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Adapun Perda yang disosialisasikan yakni, Perda No 4 Tahun 2012. Dimana dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (R02)

Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Kota

Soal Bangunan Diduga Milik Oknum Pejabat Dinkes Tidak Miliki Izin PBG, Dinas Perkimcikataru Jangan Tutup Mata

Kota

Disebut Sebut Bangunan Gedung Milik Oknum Pejabat Dinkes Sumut Tidak Miliki Izin PBG

Kota

Aneh Faisal Hasrimy Lolos Dinkes, LIPPSU :Pj Gubsu Harus Tinjau Ulang

Kota

Polda Sumut Diminta Tuntaskan Laporan Pemalsuan Sertifikat Ngendap 11 Tahun, Korban Dirantai

Kota

Polda Sumut Hentikan Kasus Penganiayaan Guru PPPK, Kapolda Sumut Diharap Berikan Keadilan

Kota

Puskesmas di Medan Tengah Berproses Terapkan PPK BLUD