sumut24.co -Medan, Pansus mengatakan perlu terobosan untuk genjot capaian PAD itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Wong Chun Sen, pada rapat pembahasan LPKj Wali Kota Medan TA 2023 bersama Badan Pendapatan Daerah (
Bapenda) Kota Medan, Senin (25/3/2024).Rapat pembahasan di pimpin Ketua Pansus Ilhamsyah bersama Wakil Ketua Wong Chun Sen serta sejumlah anggota, di antaranya Dame Duma Sai Hutagalung, Margaret, Syaiful Ramadhan, Jaya Arjuna dan Abdullah Roni.Wong juga meminta
Bapenda supaya melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk sinkronisasi objek pajak secara online. "Kita tetap mendorong
Bapenda untuk mengoptimalkan perolehan capaian PAD," kata Wong.Sementara, Dame Duma Sari Hutagalung, meminta agar keluhan masyarakat terkait kenaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi atensi
Bapenda. Sebab, anggota dewan banyak menerima keluhan masyarakat soal kenaikkan PBB tersebut.Sedangkan, Ilhamsyah, menyampaikan pada prinsipnya DPRD tetap mendukung
Bapenda dalam upaya peningkatan PAD. Namun, di sisi lain perlu mempertimbangkan keluhan wajib pajak. "Seperti tim evaluasi penurunan nilai bangunan. Karena lama kelamaan nilai suatu bangunan pasti menurun," katanya.Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (
Bapenda) Kota Medan, Endar Sutan Lubis, menyampaikan penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saat ini telah sesuai dengan ketentuan. Bahkan, sebelum penetapan nilai PBB terlebih dahulu di lakukan kajian secara akurat dan komprehensif."Acuan kita dalam menetapkan PBB berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP. Terjadinya peningkatan nilai PBB, di karenakan adanya kajian baru dan validasi ulang yang sudah lama tidak di lakukan," terang Endar.Memang, kata Endar, banyak masyarakat terkejut dengan kenaikkan itu. "Tetapi, itu telah berdasarkan kajian yang sudah lama tidak di lakukan," katanya.Setelah di lakukan verifikasi dan validasi secara massif, sebut Endar, banyak mengalami peningkatan nilai PBB. "Yang pasti, sudah kita jalankan by sistem proses admistrasi," ujar Endar. (R02)