MEDAN | SUMUT24.coMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laolymengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) untukmemaksimalkan potensi daerah seperti budaya dan kekayaan alam melaluipelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI).Ungkapan tersebut disampaikan Menkumham RI, Yasonna pada kegiatan bertajuk “Satu Jam Bersama Menkumham” di Medan yang diselenggarakan di Universitas HKBP Nommensen Medan pada, Jumat (17/11/2023).Yasonna manambahkan bahwa, karya cipta, kreativitas, inovasi, pengetahuan, keanekaragaman budaya dan kekayaan alam digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.“Tepat kiranya pelindungan kekayaan intelektual menjadi komponen penting darikebijakan ekonomi nasional,†kata Yasonna.Menurutnya, salah satu rezim KI yang perlu didorong agar mampu bersaing di pasarglobal adalah produk yang berbasis potensi geografis Indonesia yaitu IndikasiGeografis (IG).Lanjut Menkumham, Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya alam memiliki produk unggulan dan layak mendapat tempat di pasar internasional. Produk IG menjadi modal intelektual bangsa Indonesia agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional.Oleh karena itu sambung, Yasonna, tahun 2024 dicanangkan sebagai Tahun Indikasi Geografis guna mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelindungan dan komersialisasi Produk IG.Yasonna berpendapat bahwa untuk menjadikan produk indikasi geografis sebagai produk unggulan daerah diperlukan adanya sinergitas dan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait.“Peran pemerintah daerah adalah untuk mendorong pelindungan, pemanfaatanproduk indikasi geografis, serta menjadi focal point indikasi geografis. Kita juga perlu bersinergi dalam melakukan pengawasan mutu produk indikasi secara berkelanjutan,†terangnya.Tercatat, terdapat sembilan produk indikasi geografis terdaftar yang berasal dariProvinsi Sumatera Utara dan 31 Kekayaan Intelektual Komunal yang tervalidasiserta terinventarisir dengan jenis paling banyak berkaitan yaitu Ekspresi BudayaTradisional (EBT).Selain itu, Yasonna juga meminta kepada pemerintah daerah dan pemangkukepentingan terkait untuk memaksimalkan pariwisata daerah berbasis ekosistem KI.“Melalui pariwisata berbasis ekosistem KI, devisa dan pendapatan lokal masuk kesuatu wilayah pariwisata. Para wisatawan akan bertransaksi di suatu situs wisatadengan membeli produk-produk industri pariwisata yang berasal dari produk industri kreatif yang merupakan objek pelindungan KI,†tuturnya.Adapun setelah itu, Yasonna mengungkapkan bahwa akan terjadi keberlanjutan transaksi ketika wisatawan ke Sumatera Utara lalu kembali ke negara atau daerah asalnya untuk mempromosikan tempat wisata yang dikunjunginya.Yasonna juga mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk melindungikekayaan intelektual agar bisnisnya memiliki nilai yang lebih tinggi.Yasonna menuturkan setidaknya terdapat lima sektor lapangan usaha tertinggi yang menjadi penopang utama perekonomian di Sumatera Utara. Dari lima lapangan usahatertinggi tersebut, perdagangan merupakan subsektor ekonomi kreatif yang berkaitan dengan KI, seperti jasa akomodasi dan kuliner.“Kedua hal tersebut dapat diberikan perlindungan kekayaan intelektualnya dalam bentuk pelindungan hak merek, baik merek dagang maupun merek jasa,†tegasnya.Dirinya berharap masyarakat dan pemerintah berkomitmen bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran, mendorong, atau menghasilkan karya berbasis kekayaan intelektual.Tidak hanya itu, Yasonna juga mengupayakan pelindungan kekayaan intelektual guna meningkatkan kemandirian ekonomi nasional berbasis KI.“Diperlukan sinergisitas dan kolaborasi aktif antar lintas sektor, lintas pelaku, danlintas wilayah untuk keberlangsungan ekonomi hijau, guna menciptakan ekosistem ekonomi kreatif,†pungkas Yasonna.Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.(W02)